(Bontang, 22 Desember 2015). Untuk mewujudkan perlindungan terhadap kepentingan umum / konsumen atas jaminan kebenaran hasil pengukuran sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, perlu adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metoda pengukuran, dan alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP), yang dituangkan melalui peraturan perundang-undangan di bidang kemetrologian.

Didalam melaksanakan perlindungan kepada masyarakat, baik konsumen maupun produsen dilakukan secara terpadu dengan memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada melalui serangkaian kegiatan yang terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik untuk mencapai sasaran terciptanya tertib usaha, tertib kwalitas, dan tertib ukur.

Untuk periode 2011-2016, Kementerian Perdagangan menetapkan kegiatan kemetrologian melalui Flagship Peningkatan Tertib Ukur yang perlu mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. Ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat peningkatan tertib ukur dan merupakan kegiatan yang bersifat bottom-up sehingga masyarakat dapat langsung merasakan manfaat dari pentingnya tertib dalam pengukuran khususnya dalam melakukan transaksi perdagangan yang didasarkan pada ukuran, takaran, dan timbangan.

Dengan adanya Flagship Peningkatan Tertib Ukur ini diharapkan setiap strata pemerintahan mampu mempercepat perwujudan tertib ukur baik skala nasional, provinsi, maupun kabupaten/ kota terutama dalam memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan daerah. Flagship ini dapat meningkatkan kinerja kemetrologian untuk melindungi kepentingan umum/ konsumen secara nasional apabila ditangani secara terpadu antara Kementerian Perdagangan, Pemerintah daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

Pada Tahun 2013 per tanggal 25 Oktober 2013, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menetapkan Kota Bontang sebagai Daerah Tertib Ukur (DTU) dengan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 1050/M-DAG/KEP/10/2013 Tentang Penetapan Kota Bontang Sebagai Daerah Tertib Ukur.

Pasca ditetapkannya Kota Bontang sebagai Daerah Tertib Ukur (DTU), maka perlu dilaksanakan pengawasan, sosialisasi dan evaluasi terhadap penggunaan alat UTTP oleh para pedagang / pelaku usaha secara terus menerus dan berkala. Untuk itu, pada tahun 2016 ini, Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Seksi Perdagangan Dalam Negeri (PDN) bekerjasama dengan UPTD Metrologi Provinsi Kalimantan Timur akan mengadakan upaya peningkatan pengawasan dan pembinaan kemetrologian.

Hai ini telah disusun dalam rencana kegiatan dan anggaran Disperindagkop & UMKM Tahun 2016. Adapun pengawasan dan pelaksanaan Sidang Tera Ulang ditingkatkan frekuensinya  menjadi masing – masing 3 kali kegiatan dalam satu tahun.

PPID Pembantu Disperindagkop – PPID Kota Bontang

KOTA BONTANG SEBAGAI DAERAH TERTIB UKUR