(Bontang, 30 September 2015), Pemerintah Kota Bontang menunjukkan komitmennya dalam hal Pembangunan Infrastruktur.  Walikota Bontang Ir. H. Adi Darma, M.Si didampingi  Sekretaris Daerah Kota Bontang H.M. Syirajuddin, SH.MT,  Asisten Administrasi Pembangunan  dan Kesejahteraan Mayarakat   Ir. H. Emlizar Mochtar, MM,  Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Bontang Drs. H. Akhmad Suharto, M.Si dan pejabat lainnya melakukan kunjungan kerja ke lokasi kegiatan Pembangunan Jalan Utama Bandara Kota Bontang di Bontang Lestari Senin (28/9) kemarin.

Rencana pembangunan jalan utama Bandar udara baru, didasarkan pada penetapan lokasi yang telah ditetapkan oleh kementrian Perhubungan. Di tahun 2013, Kementrian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara memberikan persetujuan mengenai pergeseran terhadap jalan masuk rencana bandar udara baru Kota Bontang. Pergerseran ini  dilakukan sepanjang tidak merubah tata letak fasilitas pokok bandar udara sebagaimana termuat dalam rencana induk Bandar udara.

Melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika,  Pemerintah Kota Bontang pada tahun 2014 membuat Anggaran Kegiatan Pembangunan jalan utama bandara yang selanjutkan direalisasikan pembangunan dimaksud  pada tahun 2015.  Di tahun yang sama, dibuat review design jalan utama bandara dikarenakan adanya permasalahan hak atas tanah di lokasi tersebut.

Pembangunan Jalan Utama Bandara Kota Bontang dimaksudkan untuk memudahkan akses pembangunan fisik bandara kedepannya. Baik itu runway, maupun kawasan bandara, agar dalam proses pembangunannya tidak mengganggu jalan tambang PT. Indominco Mandiri.

Paket pekerjaan perkerasan jalan masuk bandara sepanjang 575 m ini dilaksanakan oleh PT. Hasanah Jaya dengan konsultan pengawas dari PT. Mega Plant dengan kontrak selama 120 hari kalender. Sampai saat ini progres pekerjaan telah mencapai 43 %  pada minggu ke -7 (28 September 2015). Untuk pembangunan Bandara Kota Bontang terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, salah satunya adalah bukti kepemilikan lahan (sertifikat lahan). Karenanya pemerintah kota Bontang melalui Bagian Pemerintahan telah melakukan inventarisasi pemilik lahan dan segera melakukan pembebasan lahan. “Harapan kami semoga pembebasan lahan dapat diselesaikan pada waktunya dan dapat  memulai pembangunan bandara”, kata Adi darma.

“Selain kepemilikan lahan, untuk pembangunan bandara diperlukan dokumen-dokumen pendukung lainnya yaitu Penetapan Lokasi oleh Kementrian Perhubungan Nomor KP 250 Tahun 2011 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Baru Kota Bontang, Studi Kelayakan (2009),  Master plan (2010) , Dokumen Amdal (2013) , Rancangan Teknis Terinci (RTT)  (2013), serta Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas Kawasan Kebisingan (BKK) (2014). Yang kesemua dokumen telah dimiliki oleh Pemerintah Kota Bontang”, terang Adi darma.

“Sekitar 92 ha lahan bandara yang harus dibebaskan untuk runway dan kawasan bandara. Mudah-mudahan dapat dituntaskan di tahun 2016 . Menurut bagian pemerintahan, ada  80 orang pemilik lahan yang rencananya akan dibebaskan. Tetapi yang menjadi kendala dalam proses pembebasan lahan adalah pemilik lahan yang kebanyakan berada di luar Kota Bontang. Mudah-mudahan pembebasan lahan ini dapat segera diselesaikan ”, sambungnya.

 

Sumber : Team PPID Kota Bontang

Kunjungan Walikota Ke Pembangunan Bandara Bontang Lestari