(Bontang, 17 Oktober 2015) Pemerintah Kota Bontang bekerjasama dengan Kementrian Sosial melaksanakan Program Bedah Kampung yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu,dengan program ini diharapkan masyarakat dapat hidup layak dan sejahtera, agar kedepannya tidak ada lagi rumah warga yang tidak layak huni. Program ini merupakan komitmen yang dimiliki Adi Darma dan Isro Umarghani  sebagai Walikota dan Wakil Walikota terpilih untuk periode 2011 - 2016.

Abdu Safa selaku Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Disosnaker) mengatakan, Rehabilitasi RUTILAHU (Rumah Tidak Layak Huni) ini merupakan program Kementerian Sosial (Kemensos) yang bertajuk Bedah Kampung. Program ini dilaksanakan tahun 2015, dengan rehabilitasi  4 unit rumah Veteran, 16 unit rumah di Selangan, Kelurahan Bontang Lestari dan 64 unit rumah di Pulau Tihi-Tihi, Bontang Selatan yang ditinjau langsung oleh Bapak Walikota Bontang Adi Darma beserta istrinya Hj. Najirah, asisten, dan kepala SKPD Kota Bontang.

Sasaran dari perbaikan RUTILAHU (Rumah Tidak Layak Huni) ini adalah perkampungan atau daerah-daerah yang sebagian besar warganya tergolong keluarga kurang mampu. Rehabilitasi ini dilaksanakan secara bertahap dengan batas waktu yang diberikan selama 2 bulan. Tidak hanya sekedar rehabilitasi tempat tinggal namun Pemkot juga mengadakan program SARLING (Sarana Lingkungan) yang diambil 10% dari anggaran dana yang ada, yaitu seperti pengadaan sumur, jembatan, dan lain-lain.

Untuk peningkatan pembangunan di Kota Bontang, Pemkot Bontang tidak hanya menggunakan dukungan dana sharing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) II sebagai dana operasional yang meliputi transportasi material dari darat ke laut, dan upah tukang, tetapi juga mengupayakan sumber dana dari pemerintah provinsi dan pusat yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk proyek tersebut.

Proses pembangunan ini dilakukan oleh warga sendiri dengan prinsip gotong-royong, secara berkelompok, dan setiap kelompok terdiri dari 10 orang. Upah perkelompok sebesar 10 % dari anggaran yang di gunakan, dan dikirimkan ke rekening masing-masing kelompok.

“Dalam penyelesaian program Rehabilitasi RUTILAHU ini, terdapat beberapa kendala, salah satunya adalah masalah lahan. Karena dari hasil survey kebanyakan rumah tinggal merupakan rumah sewaan dan bukan milik sendiri,” kata Abdu Safa selaku Kepala Dinas Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Disosnaker) ditemui diruangannya, Selasa (13/8) kemarin.

Dengan demikian, semangat untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial warga Kota Bontang tidaklah pudar. Pelaksanaan program Rehabilitasi RUTILAHU ini diharapkan warga Kota Bontang semakin sejahtera ke depannya.

Sumber : Tim PPID Kota Bontang

Penuhi Komitmen Rehab RUTILAHU Bagi Warga Bontang