(Bontang, 6 April 2016). Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni meminta seluruh guru di Bontang untuk tidak cemas mengenai rencana Pemerintah Provinsi mengambil alih kewenangan pengelolaan pendidikan menengah atau SMA/SMK untuk menindaklanjuti implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) yang mengamanatkan pelimpahan sejumlah kewenangan bupati/walikota ke tangan gubernur.

Pasalnya, aturan yang akan berlaku pada 1 Januari 2017 mendatang tentang keputusan pengambil alihan tidak akan merugikan guru dan para anak didik.

‎"Jika ada kekhawatiran-kekhawatiran ya para tenaga pendidikan (guru) terkait UU tersebut memang wajar, namun guru tidak perlu cemas", kata Neni.

"Selama provinsi mampu menjalankan amanah undang-undang dengan baik, maka kecemasan para guru tidak akan terjadi. Terutama perihal kesejahteraan guru yang selama ini terus dibicarakan," tambahnya.

“Saya sudah sempat membicarakan hal tersebut kepada gubernur. Pertama soal insentif yang akan diterima para guru. Beliau mengatakan, para guru akan menerima sama dengan yang sudah ada. Kebijakan ini tidak dapat ditawar-tawar lagi dan harus dilaksanakan secara nasional, sebab kebijakan ini diambil guna penyempurnaan pengelolaan pendidikan di Indonesia” jelasnya.

Kita harus lapang dada dalam menjalankan amanah ini. Semoga kesejahteraan guru dan sekolah lebih meningkat lagi jika dipegang alih provinsi,” paparnya.

"Aturan pelaksanaannya akan menyusul dalam bentuk PP (Peraturan Pemerintah) dan Permen (Peraturan Menteri),” jelasnya.

Kendati demikian Neni mengungkapkan bahwa, meskipun wewenang sudah beralih ke provinsi, namun ada beberapa hal yang harus dilakukan provinsi, yakni mengenai kucuran dana pendidikan yang tidak dijadikan satu dengan dana bantuan keuangan.

"Hal ini yang juga saya tekankan kepada Bapak Gubernur agar jangan sampai dana bantuan keuangan dijadikan satu dengan kucuran dana untuk pendidikan, karena jika hal itu terjadi berarti Bontang sama saja tidak mendapatkan bantuan keuangan dari provinsi”, pungkasnya.

Bagian Humas-PPID Kota Bontang

Peralihan Kewenangan Sekolah, Wali Kota Desak Provinsi Tidak Kurangi Dana Bantuan Keuangan