BONTANG- Pelaksanaan kegiatan Safari Ramadan Pemerintah Kota Bontang yang dipimpin Wakil Wali Kota (Wawali) Isro Umarghani di malam ke-8 Ramadan berlangsung  di Masjid Assatir RT 12 Kelurahan Loktruan Kecamatan Bontang Utara, Rabu (27/6) malam.

Seperti biasa, sebelum mendengarkan ceramah agama dan melaksanakan Salat Tarawih secara berjamaah. Dalam sambutannya, Wawali Isro Umarghani menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat di Kelurahan Loktuan yang selama ini mendukung 6 program prioritas Pemerintah Kota Bontang dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Bontang.

“Insya Allah, Pemerintah Kota Bontang akan terus berupaya meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat melalui 6 program prioritas yang berkelanjutan. Dan salah satu hasil dari 6 program prioritas melalui Program Rp 50 Juta per RT atau Prolita bisa kita lihat disepanjang jalan Kelurahan Loktuan, setiap sudut telah di terangi lampu jalan yang merupakan wujud nyata Program Prolita,” ungkapnya.

Wawali Isro Umarghani juga menjelaskan bahwa saat ini pemerintah telah membangun PLTM yang berkapasistas 11 Mega Watt (MW). Saat ini, PLTMG tersebut telah dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat di Kota Taman melalui jaringan PLN. Sedangkan untuk masyarakat pesisir, pemerintah juga telah membangun PLTS sistem komunal untuk memenuhi kebutuhan litrik masyarakat di wilayah pesisir.

“Untuk kebutuhan air pemerintah saat ini terus bekerja memenuhi kebutuhan air masyarakat. Dan saat ini pemerintah tengah membangun WTP di Jalan KS Tubun, Kelurahan Api-api yang Insya Allah pengerjaannya akan rampung pada bulan Juli atau Agustus mendatang.Selanjutnhya akan ada penambahan WTP baru lagi di Kelurahan Loktuan dan Guntung. Maka, saya yakin kebutuhan air bersih masyarakat pada tahun ini akan terselesaikan,” paparnya.

Diakhir sambutannya, Wawali Isro Umarghani juga menjawab opini yang saat ini berkembang di masyarakat terkait silpa ( Sisa Lebih Penggunaan Anggar), yang di kembalikan pemerintah Kota Bontang ke pemerintah pusat. Dijelaskan Isro bahwa opini tersebut tidak benar, karena silpa tersebut tetap ada di kas daerah. Terkait silpa itu sendiri bukanlah merupakan simbol kegagalan pemerintah karena pemerintah kota dan kabupaten di seluruh Indonesia pun pasti memiliki silpa.

“Adapun penyebab terjadinya silpa yakni karena adanya efisiensi pada saat lelang kegiatan. Misalnya, satu kegiatan dilelang dengan nilai Rp 1 miliar dan setelah pelelangan disepakati dengan nilai Rp 800 juta, maka sisanya sebesar Rp 200 juta dikembalikan ke kas daerah. Realisasi pendapatan pajak dari pusat dan pengembalian dana pembangunan yang tidak terselesaikan. 

Contohnya, suatu kegiatan yang tadinya direncanakan seratus persen namun dalam pengerjaannya hanya mampu diselesaikan 70 persen saja, maka yang dibayar hanya 70 pesen saja, dan 30 persennya itu dikambalikan ke kas daerah lagi yang selanjutnya disebut silpa,” terangnya. (hms7)

Sumber : bontangpost.co.id

Wawali Pimpin Safari Ramadan di Masjid Assatir Loktuan